Banyak 'Start Up' Lakukan PHK, Nevi Zuairina Minta Kemenkop UKM Serap Melalui Program WUB

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyoroti pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawannya yang banyak dilakukan oleh perusahaan rintisan (start up). Ia meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk dapat menyerap masyarakat yang mengalami PHK melalui program Wirausaha Baru (WUB).

“Baru-baru ini kita sudah mendengar berita bagaimana banyaknya PHK terhadap start up, ini kesempatan pak menteri mengambil mereka dalam program WUB, wirausaha baru yang saya lihat ini programnya dari tahun ke tahun semakin turun, ” ujar Nevi pada Rapat Kerja Komisi VI dengan Menteri Koperasi dan UKM dan RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan Bantuan Modal di Pasar Kebun Lada Kota Binjai

Pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di perusahaan start up ini muncul akibat beberapa faktor yang membuat tekanan ekonomi pada perusahaan.  Faktor tersebut yakni, adanya tren naiknya suku bunga Amerika Serikat, kondisi makro yang buruk hingga efek transisi pasca pandemi serta reorganisasi sumber daya manusia.

“Nah ini bisa disinergikan dengan kami. Karena di dapil juga banyak pengangguran, yang mereka tidak mau ke Kota. Karena ke kota pun juga banyak pengangguran. Sehingga ini sangat efektif sekali membatu mereka pengangguran di dapil kami, ” ucap legislator dapil Sumatera Barat II itu.

Baca juga: Pelatihan HILLSI PEDULI, Resmi Ditutup Kadisnakerin Kota Tegal

Di sisi lain, Nevi juga menyoroti mengenai sertifikasi yang diperlukan oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Ia meminta Kementerian Koperasi dan UKM beserta lembaga terkait lainnya untuk dapat lebih mempermudah proses sertifikasi halal terutama untuk UMKM go global.

“Kami hanya menginginkan para pelaku UMKM untuk mudah mendapatkan SNI. Karena di kepala mereka itu susah pak ya, syaratnya berbelit jadi penyebaran informasinya terbatas, sertifikasi tidak merata, proses yang panjang dan berbelit, biaya pengurusannya mahal, ” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut. (gal/sf)

Baca juga: Harga Ayam Potong Naik di Kota Padang