Bukhori Yusuf: Terkait Penyelenggaraan Haji, Kemenag Jangan Sendirian Negosiasi ke Saudi

JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta Kementerian Agama (Kemenag) meningkatkan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Pasalnya, menurut Bukhori, Pemerintah Arab Saudi secara serta-merta menetapkan harga masyair yang tidak masuk akal. Terlebih, meski harga masyair itu naik signifikan, fasilitas yang diberikan oleh pihak Saudi tidak sesuai dengan tingginya harga tersebut.

 

Baca juga: 172 Pejabat Pengawas Pemkot Parepare Dilantik Jabatan Fungsional

“Saya heran, kenapa ketika Pemerintah Saudi menetapkan harga masyair yang tidak masuk akal itu, tidak melalui negosiasi. Walaupun hanya diberi waktu beberapa hari, jangankan jarak 3 hari, 1 hari pun harus mampu menegosiasi, karena Kemenag telah mengurus masalah haji berpuluh-puluh tahun. Artinya pasti sudah sangat expert di berbagai aspek dalam urusan haji, " kata Bukhori dalam keterangan persnya, baru-baru ini. 

 

Baca juga: Berintegritas, Bupati Suardi Saleh Minta Pejabatnya Kawal MoU yang Telah Diteken

Anggota DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu menyebutkan, semula harga masyair 1.400 riyal kemudian tiba-tiba naik menjadi 6.400 riyal. Menurutnya, ini jelas bukan kenaikan harga melainkan penetapan harga baru. "Persoalannya sebetulnya bukan di rasional atau tidak rasional harga itu, tetapi adalah kemampuan negosiasi. Jadi harus mencari negotiable yang baik dalam konteks ini, " ujar Bukhori.

 

Baca juga: Peringatan HAB ke-76, Bupati Maros Harap Kankemenag Maros Menjadi Oase Pelayanan Masyarakat yang Baik

Saudi, lanjut Bukhori, adalah penyedia layanan haji dan Indonesia adalah pengguna layanannya. Karena hubungan inilah, pengguna dan penyedia sudah sewajarnya melakukan negosiasi. "Ini dunia sudah terbuka. Ini perdagangan. Kalau perdagangan,  enggak ada kaitan dengan ibadah. Ibadah kan prosesnya. Sedangkan tempat, wukuf, tenda, itu kan perdagangan semua. Karena itu, harus negotiable, " tambahnya.

 

Baca juga: Pemkab Lambar Adakan Pelantikan PNS Dalam dan Dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator Dan Pengawas di Lingkungan Pemkab Lambar

Bukhori menyarankan Kemenag untuk tidak sendirian dalam melakukan negosiasi dengan Saudi, terutama soal harga masyair itu. Menurutnya, pemerintah RI perlu melibatkan negara-negara Muslim lain demi mendapatkan harga yang rasional. "Kalau negosiasi, jangan sendiri, libatkan banyak negara Muslim lainnya, seperti Turki, Pakistan, sehingga mendapatkan hasil yang masuk akal, " ucap legislator dapil Jawa Tengah I itu.

 

Baca juga: Awali Tahun 2022, Pemkab Cilacap Gelar Apel Bersama

Kemenag, terang Bukhori, juga harus melakukan efisiensi sejak awal dengan pola perencanaan yang lebih baik dan antisipatif. Dia menekankan, perlu ada pembaruan dalam perencanaan agar mampu mengantisipasi berbagai perkembangan. Ia menilai, penyelenggaraan haji 2022 menunjukkan pemerintah kurang siap karena perencanaannya tidak berbasis pada situasi berkembang. Selain itu, Bukhori mengingatkan supaya setelah selesai penyelenggaraan, dana efisiensi itu harus langsung disetor ke BPKH.

"Jadi tidak menunggu audit BPK. Audit BPK itu digunakan sebagai pola perencanaan yang akan datang, bukan sekarang, " jelasnya. (rnm/sf)