Ketua Umum PP Muhammadiyah Mendorong Penyelesaian Damai Usai Pemilu 2024

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si., menegaskan pentingnya menghindari potensi kekerasan dan konflik horizontal pasca-pemilu. Sabtu (17/2/2024)

 

Baca juga: Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Kangean Audiensi dengan Bupati Sumenep Bahas Transportasi Laut

Dalam pernyataannya, Haedar Nashir menekankan bahwa jika terdapat pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu, penyelesaiannya sebaiknya dilakukan melalui jalur hukum yang berlaku, khususnya Mahkamah Konstitusi. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya potensi kekerasan atau konflik yang dapat memecah belah masyarakat.

 

Baca juga: Akomodir Permintaan Masyarakat, Stasiun Gumilir Kembali Dioperasikan

"Apabila ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan hasil pemilu hendaknya menyelesaikan melalui jalur Mahkamah Konstitusi dan tidak menempuh cara-cara pengerahan massa yang berpotensi memicu kekerasan dan konflik horizontal, " ujar Haedar Nashir.

 

Baca juga: Pemkab Labuhanbatu Sisir Menara Tower Pelanggar Aturan Pemerintah

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai bagian dari upaya Muhammadiyah dalam memastikan situasi pasca-pemilu tetap kondusif dan damai.


Muhammadiyah, sebagai organisasi besar di Indonesia, memandang pentingnya menjaga kestabilan dan perdamaian di tengah-tengah masyarakat.

 

Baca juga: Ketua IWO Kerinci - Sungai Penuh: Jangan Giring Opini Rusak Reputasi Organisasi Kami

"Muhammadiyah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan persatuan, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat mengganggu ketertiban sosial, " tambahnya.

 

Baca juga: Temui Masa Aksi, Pemda Kota Tidore Kepulauan Sikapi Tuntutan

Dengan demikian, Muhammadiyah berharap agar seluruh pihak dapat bertindak secara bijaksana dan bertanggung jawab dalam menghadapi hasil pemilu, serta bersama-sama menjaga kedamaian dan persatuan bangsa demi kemajuan bersama.