Meutya Hafid Tegaskan Komisi I Terus Berupaya Selesaikan RUU PDP

JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid mengatakan, permasalahan kebocoran data pribadi melalui digital di Indonesia sangat banyak dan harus segera diatasi. Ia menilai kebocoran bisa dari platform seperti media sosial, marketplace, dan lainnya.

 

Baca juga: Patroli KRYD Ditsamapta Polda Jatim Antisipasi Kerumunan Masyarakat di Tempat Umum

Politisi Partai Golkar ini menyampaikan, Komisi I DPR terus berkomitmen menyelesaikan Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Yang nantinya akan menjadi payung hukum atas keamanan data warga negara Indonesia.

 

Baca juga: Kasatlantas Polres Luwu Utara Ingatkan Larangan Mobil Pick Up Muat Penumpang

"Komisi I DPR berkomitmen menyelesaikan RUU sehingga lahir UU PDP yang komprehensif. Komisi I DPR  juga tetap membuka ruang partisipasi atau aspirasi publik secara luas dalam tahap pembahasan dan penyempurnaan RUU PDP, " kata Meutya, Senin (29/8/2022). 

 

Baca juga: Razia Gabungan Temukan 7 Orang Positif Narkoba, Bupati Labuhanbatu Diminta Tutup Dan Cabut Izin HM Hans Club Station

Meutya menjelaskan, data pribadi merupakan setiap data tentang kehidupan seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri. Data itu juga dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

 

Baca juga: Mapenaling, Tata Tertib, Serta Hak dan Kewajiban WBP Lapas Selong

Oleh karena itu, Meutya menegaskan, tujuan dari keberadaan UU PDP seperti yang dikatakan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto ialah sebagai pengamanan data pribadi. “Kata Pak Menteri salah satu tujuan dari keberadaan UU PDP adalah sebagai pengamanan sekaligus untuk menjaga resilience ekonomi digital dari kerentanan dan potensi ancaman keamanan dari pencurian data, " pungkasnya. (tn/aha)