Tony Rosyid: Awas Upaya Sistemik Menunda Pemilu

JAKARTA - Jadual pilpres dan pileg sudah ditetapkan 14 Pebruari 2024. Ini kesepakatan DPR, Mendagri dan KPU. Fix dan sudah ketuk palu. Ini tertuang dalam Surat Keputusan KPU No 21 Tahun 2022.

Jadual Pilpres dan pileg sudah sesuai aturan dengan siklus lima tahunan. Tahun 2019 kemudian diselenggarakan nanti di tahun 2024. Persis lima tahun. Kedepannya Pilpres dan pileg diadakan tahun 2029, dan seterusnya. 

Baca juga: Banmus DPRD Trenggalek Agendakan Paripurna AKD

Presiden hanya menjabat paling lama dua periode. Berarti 10 tahun. Tidak lebih dari itu. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi otoritarianisme dalam kekuasaan, dan proses regenasi terus berjalan. Karena itu, konstitusi membatasinya dua periode. 

Sementara pilkada ditetapkan 27 Nopember 2024. Ada 101 pilkada yang tertunda hingga dua tahun. Termasuk DKI Jakarta. Pilkada terselenggara tahun 2017, mestinya pilkada berikutnya tahun 2022. Tapi diundur tahun 2024.

Baca juga: Anggota DPRD Barru Ir. Mursalin Ngopi Bareng Jurnalist Diteras CSR

Ada 170 pilkada yang diundur setahun. Dari tahun 2018, mestinya periode berikutnya tahun 2023. Tapi diundur tahun 2024.

Sekarang, gencar wacana pilpres dan pileg ditunda 1-2 tahun. Yaitu tahun 2025 atau 2026. Santer juga yang mewacanakan penundaan Pilpres dan pileg tahun 2027.

Baca juga: Dipekerjakan Selama Lima Bulan, Dua Mantan Aparat Desa Sihiong Tak Dapatkan Hak Gaji

Dari mana wacana itu? Yang pasti bukan dari rakyat. Tapi dari sejumlah elit yang suka mengatasnamakan rakyat. Kurang kuat, entar cari orang, atau sekelompok orang, atau LSM jadi-jadian untuk ikut menyuarakannya. 

Ada pihak-pihak yang bekerja keras untuk menunda Pilpres dan pileg. Soal alasan, lagi dicari-cari yang kira-kira masuk akal dan bisa diterima publik.

Baca juga: Linda Oktaviani: Perkuat Basis Dengan Pengajian Guna Menunjang Popularitas Partai Golkar di Sumbar

Semula alasannya karena pandemi yang gak mereda. Setelah mereda, pakai alasan lain yaitu ekonomi masih terpuruk akibat pandemi. Usul pengusaha-lah... Keinginan UMKM-lah... Bukankah menkeu Sri Mulyani optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kedepan sangat menggembirakan? Berarti sekenarionya gak kompak. 

Kalau alasan ini gak nendang, entar pakai alasan lain lagi bahwa KPU belum siap, karena waktunya yang terlalu mepet. Semoga alasan ini tidak keluar. 

Baca juga: Hadapi Suksesi Pilkada Gubernur Sulsel, Tim Mappasang API YL Gelar Silaturahim di Pangkep

Jadi, wacana, tepatnya kepentingan untuk menunda pilpres dan pileg lebih dulu lahir, lalu dicari alasannya yang "kira-kira cocok".

Upaya "test the water"-nya sudah cukup banyak. Mulai Menteri sampai ketua partai. Mereka serempak menggunakan alasan "untuk recovery ekonomi".

Dilihat dari manuver dan tokoh yang berperan di panggung, terbaca oleh publik adanya skenario sistemik yang sedang dimainkan untuk memaksa pilpres dan pileg diundur.

Kalau Pilpres dan pileg diundur, pilkada juga akan ikut mundur. Kalau jadual semula pilkada mundur 1-2 tahun, maka tertundanya pilpres dan pileg akan memperlama penundaan pilkada. Bisa 3-5 tahun. Anda bisa bayangkan jika PJ (pejabat sementara kepala daerah) menjabat selama 3-5 tahun. Lebih dari setengah atau bahkan full satu periode tanpa proses pemilihan dalam pemilu. Betapa ini menunjukkan kekacauan dalam sistem demokrasi kita.

Memang, ada yang gak peduli soal ini. Gak peduli nasib demokrasi, gak peduli keberlanjutan reformasi, gak peduli persepsi dan perasaan rakyat, pokoknya gak peduli apapun. Yang mereka peduli, jabatan dan kekuasaan mereka diperpanjang. Titik! Rasa malunya sudah teramat tipis. 

Baca juga: Gus Muhaimin Sebut Tiga Kunci Wujudkan Indonesia Maju

Kecuali PDIP dan PKS yang hingga hari ini tetap konsisten untuk mempertahankan jadual pemilu yang sudah ditetapkan. 

Siapa yang diuntungkan dengan dimundurkannya pemilu ini? Tentu DPR, DPRD dan DPD akan nemu durian runtuh. Orang-orang di lingkaran kekuasaan akan girang bukan kepalang.

Jika ini dipaksakan, maka pertama, sejarah akan mencatat ini sebagai preseden buruk bagi demokrasi. Orang-orang yang terlibat dalam kebijakan ini besar kemungkinan kelak akan dikenang sebagai tokoh-tokoh yang dianggap penghianat reformasi dan dikutuk sepanjang sejarah bangsa ini. Apalagi jika diundurnya pemilu mengakibatkan instabilitas politik, maka akan semakin hitam catatan sejarah bangsa ini dengan semua tokoh yang terlibat. 

Saat ini, kekuasaan dapat mengendalikan segalanya. Tapi, catatan sejarah tidak akan pernah dapat dikendalikan. Tiba saatnya kelak sejarah akan bicara benar-salah, baik dan buruk. Itulah yang akan dibaca oleh anak cucu bangsa ini di masa yang akan datang.

Kedua, skenario yang dipaksakan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan, bahkan bisa lebih dari itu. Situasi sosial dan politik bisa tidak normal, dan ini justru akan membuat pertumbuhan ekonomi jauh dari yang diharapkan.

Baca juga: Gerindra Sumbar Minta Bupati Epyardi Asda dan DPRD Solok Pulihkan Nama Baik Dodi Hendra

Sebaiknya, tidak ada elit yang menciptakan risiko yang akan menjadi beban besar bagi bangsa ini. Jauh lebih elegan jika semuanya patuh kepada aturan yang sudah ditetapkan. Jangan utak-utik aturan, karena berpotensi menimbulkan risiko politik yang "unpredictable".

Kita ingin Indonesia normal dan stabil tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk seterusnya. Pertimbangan ini yang mesti kita jadikan dasar bersama dalam setiap sikap politik dan mengambil kebijakan.

Di akhir masa pengabdian, para elit mesti fokus pada apa yang akan diwariskan untuk bangsa ini. Warisan yang tercatat dan akan dibaca oleh anak cucu bangsa ini Bukan berupaya bagaimana cara mempertahankan dan memperpanjang kekuasaan yang sekarang sedang dipercayakan oleh rakyat kepada mereka. 

Narasi ini memang kurang populer di kalangan politisi. Tapi, ini adalah kewarasan (kesadaran rasional) yang membuat para elit dan politisi mampu menciptakan nama baik keluarga dan nama besar dirinya dalam catatan sejarah.

Menunda pemilu merupakan sikap tidak rasional. Di mata publik ini tak lebih dari ambisi berkuasa yang akan meruntuhkan nilai-nilai kehormatan mereka sendiri. Dan ini akan diabadikan oleh catatan sejarah. Kendati ada dinamika personal di dalamnya, tapi rakyat tak cukup tahu soal itu dan akan sangat sulit untuk bisa memaafkan mereka.

Baca juga: PPP Suport Perda Kantor Perwakilan Perusahan Di Paser, Agar Perputaran Ekonomi Daerah Meningkat

Jakarta, 25 Pebruari 2022

Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa