Tony Rosyid: Operasi Senyap, Anies Terancam Gagal Nyagub

OPINI - Anies harus gagal nyagub. Dianggap akan merusak konstalasi politik kedepan. Terutama pilpres 2029. Karena itu, ada upaya sistemik yang terus dilakukan untuk gagalkan Anies nyagub. 

"Kalau Anies dapat tiket, dia menang. Sebab itu, harus dicegat dan digagalkan", begitu narasi yang infonya berasal dari mulut seorang suhu politik yang ditakuti banyak orang.

Baca juga: Ketua DPRD Kabupaten Samosir Ajak Seluruh Stakeholder dan Masyarakat Menjaga Suasana Kondusif

Maka, dilakukanlah "operasi senyap". Tujuannya? Anies tidak boleh dapat tiket untuk maju di pilgub Jakarta.

Ada empat partai yang diprediksi bakal mengusung Anies di pilgub Jakarta. Nasdem, PKB, PDIP dan PKS. Komunikasi telah dijalankan secara intens, ada titik temu, dan selangkah lagi deklarasi bersama. 

Baca juga: Tangkal Paham Radikalisme Humas Polres Jember Berikan Himbauan Pada Kelompok Muda

"Selangkah lagi", sebuah kata yang ringan dinarasikan, tapi tidak gampang untuk direalisasikan. Kenapa? Ada "operasi senyap" dilakukan oleh kekuatan dan uang besar yang berupaya gagalkan deklarasi itu. At all cost, Anies Baswedan jangan sampai diusung di pilgub Jakarta. Bahaya !

"Operasi senyap" itu menyasar partai-partai yang diprediksi kuat bakal mengusung Anies di pilgub Jakarta. Nasdem misalnya, sudah mulai ada nama-nama kadernya yang jadi tersangka. Anda coba komunikasi dan cari info ke Nasdem. Tanya ke sejumlah kadernya di ring 2 dan ring 3. Gejolak apa yang sedang terjadi di sana. Dengan gejolak ini, apakah Surya Paloh, ketum Nasdem akan menyerah, lalu tinggalkan Anies? Permainan sedang berjalan, kita tunggu. Sabar ! Publik juga ingin tahu sejauhmana nyali dan jiwa petarung seorang Surya Paloh.

Baca juga: Citra Pitriamy, SH: Hak Rakyat Harus Diperjuangkan dan Dikawal, Itu Amanah Undang- Undang

Anda tahu PKB saat ini sedang digoyang? Sebenarnya sudah lama upaya goyang PKB. Hanya saja, saat ini sedang menuju klimaks. Bukan PKB-nya, tapi lebih tepat adalah ketua umumnya, yaitu Muhaimin Iskandar. Bagaimana Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar ini didepak dari PKB? Sekokoh apa kekuatan Cak Imin mampu mempertahankan kursi ketua umum PKB? Atau ia menyerah, lalu urung mengusung Anies? Padahal, DPW PKB-lah yang pertama kali deklarasi Anies.

Jazilul Fawaid, waketum PKB sedang mempertimbangkan wacana "KIM Plus" yang dilemparkan ke publik oleh Sufmi Dasco, ketua harian Gerindra. Apa ini artinya PKB lempar handuk putih?

Baca juga: Belajar Soal Kinerja AKD, DPRD Kulonprogo Kunjungi Trenggalek

Lalu, bagaimana dengan PDIP? Nampaknya partai asuhan Megawati ini berdiri tegak dengan kaki-kakinya yang kokoh. Pokoknya, emoh dukung calon yang ada hubungannya dengan Jokowi. Satu-satunya calon yang gak berbau Jokowi di Jakarta ya Anies. Maka, DPD PDIP Jakarta dari awal telah mengusulkan nama Anies Baswedan untuk diusung di pilgub Jakarta. 

Nah, PKS adalah partai yang secara resmi mengusung Anies Baswedan - Shohibul Iman. Disingkat "AMAN". Dua partai lain, yaitu PKB dan Nasdem kabarnya confirm menerima paket AMAN ini. Rekomendasi PKS "sudah diterima" dua partai lainnya. Apakah berarti sudah betul-betul aman? Belum tentu juga.

Baca juga: Syahrul Ramdhani dan Pengurus DPD Nasdem Barru Bantu Korban Kebakaran Mangkoso

PKS adalah partai yang tidak akan dibiarkan mengusung Anies Baswedan. Meskipun sudah "secara resmi" di depan publik mendeklarasikan AMAN. Operasi senyap kabarnya tidak berhenti untuk terus menggoda dan membujuk PKS. Apa tawarannya? Anda sudah pasti tahu. Sudah banyak dibicarakan publik, dan bukan menjadi rahasia umum lagi. Anda berpikir operasi itu gagal, dan sudah berhenti. Benarkah? Anda perlu update. Karena politik itu dinamis, dan punya hukumnya sendiri.

Intinya, semua "operasi senyap" terus berjalan, dan semakin masif. "Jika ada air yang tenang, anda perlu curiga bahwa tempat itu sangat dalam". Dinamika politik di Jakarta beberapa pekan ini terlihat sangat tenang. Apa anda tidak peka dan punya kecurigaan? Satu hal bahwa informasi di belakang panggung tidak selalu sama dengan apa yang anda baca di media.

Jakarta, 3 Juli 2024

Tony Rosyid*
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa