Yandri Susanto Minta RUU Sisdiknas Cantumkan Kata Madrasah

JAKARTA - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mencantumkan kata madrasah sebagai bagian dari jenis-jenis pendidikan di Indonesia. Sebab madrasah adalah bagian tidak terpisahkan dari sistem pendidikan di Indonesia.

"Sejarah madrasah bahkan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi tidak ada alasan memisahkan madrasah dari RUU Sisdiknas, " kata Yandri dalam keterangan tertulisnya yang diterima Parlementaria, Selasa (29/3/2022).

Baca juga: DPRD Trenggalek Terima Kunjungan Bawaslu, Sikapi Persiapan Pilkada 2024

Politisi fraksi PAN itu menegaskan, akan menolak RUU Sisdiknas dibahas oleh DPR jika kata 'madrasah' tidak masuk, draf RUU Sisdiknas yang disusun Kemendikbudristek. "PAN menegaskan 100 persen akan menolak RUU Sisdiknas ini kalau frasa Madrasah tidak ada, " tegasnya.

Menurut Yandri, alih-alih menghilangkan, seharusnya RUU Sisdiknas justru lebih memperkuat madrasah sebagai satuan pendidikan yang mengkolaborasikan pendidikan agama Islam dan pendidikan sains. Terlebih lagi, banyak madrasah unggul yang prestasinya melampaui sekolah umum.

Baca juga: Komunitas Ojek Putri Dakka Terbentuk di Palopo, Pengojek: Kehadirannya Selalu Dinanti

"Apalagi sekarang sudah banyak madrasah unggulan dengan prestasi yang luar biasa. Seperti misalnya Madrasah Insan Cendekia yang prestasinya melampaui sekolah-sekolah umum. Seharusnya RUU Sisdiknas memperkuat peran madrasah agar lebih adaptif dengan perkembangan teknologi, " ungkapnya. 

Oleh karena itu, Yandri meminta penyusunan RUU Sisdiknas lebih transparan dan melibatkan berbagai pihak seperti Muhammadiyah dan NU. Hal itu supaya Sistem Pendidikan Indonesia nantinya bisa lebih komprehensif dan relevan dengan perkembangan zaman.

Baca juga: Selain Bagi Sembako, Ketua DPD NasDem Putri Dakka Bagikan Ratusan Pupuk Kepada Kelompok Tani di Luwu Utara

"RUU Sisdiknas ini sangat strategis karena berkaitan dengan ikhtiar kita mempersiapkan generasi masa depan. Sehingga harus terbuka, transparan, dan melibatkan banyak pihak untuk memberikan masukan, " pungkasnya. (tn/aha)