417 Kades Se-Kab Bogor, Akan Dipanggil Kejari, Ada Apa ?

BOGOR - Sebanyak 417 Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Bogor, diduga akan di kumpulkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor di Ibis Hotel TSM Bandung pada tanggal 12 Januari 2024 mendatang.

Disinyalir agendan pengumpulan para kades tersebut terkait dengan agenda jaga desa.

Baca juga: Panitia Harlah PPP ke-49 Audiensi dengan Bupati Asahan

Menurut informasi yang beredar di kalangan masyarakat, para Kades ditarik iuran sebesar 10 juta setiap Kepala Desa demi suksesnya agenda tersebut.

Pengamat Kebijakan Desa Mandiri (PKDM) Wilayah Bogor angkat suara melihat fenomena tersebut apalagi ditengah momen tahun politik.

Baca juga: Forum Dekan Fak.Hukum dan Ketua STIH PTM se-Indonesia Tolak PPHN

Putra Ardiansyah, selaku Pengamat Kebijakan Desa Mandiri (PKDM) Wilayah Bogor mengatakan, kegitan tersebut tidak bermanfaatnya.

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat lebih penting dibandingkan kegiatan tersebut dilaksanakan ditengah situasi politik di Indonesia yang mulai memanas menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: Gas Pol,Usai Dilantik Kapolres Jember Silahturahmi Bersama Tokoh Agama

“Melihat dinamika politik saat ini ini saya kira sangat tidak bermanfaat, mengingat urgensi kesejahteraan rakyat lebih penting di tengah kondisi politik indonesia yang kian memanas, ” ujar Putra.

Lebih lanjut, Putra menambahkan, dirinya khawatir kegiatan tersebut banyak disusupi agenda politik praktis dalam rangka pengarahan kepada salah satu Calon Presiden (Capres).

Baca juga: Awal Tahun 2022, DPRD Trenggalek Rombak AKD

“Saya khawatir agenda ini di susupin oleh agenda politik yang mana agenda ini bisa jadi agenda pengarahan terhadap capres dan cawapres, " tuturnya. 

Menurutnya, kesejahteraan masyarakat lebih penting dibandingkan kegiatan tersebut dilaksanakan ditengah situasi politik di Indonesia yang mulai memanas menjelang Pemilu 2024.

Baca juga: Gerindra Sumbar Minta Bupati Epyardi Asda dan DPRD Solok Pulihkan Nama Baik Dodi Hendra

"Mengingat masih banyak ketimpangan sosial di wilayah bogor alangkah baiknya seluruh kepala desa se kabupaten bogor untuk tetap fokus menjadi pelayan masyarakat dibanding dengan memprioritaskan agenda yang tidak jelas arah dan tujuannya, " tutup Putra.***